Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara soal dugaan pungutan liar (pungli) yang ada di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Bekasi.
Melalui akun Twitter-nya, @ridwankamil menegaskan bahwa di sekolah negeri tidak boleh ada pungli karena anggaran pendidikan di sekolah negeri sudah diurus oleh negara.
"Tidak boleh ada pungutan apa pun di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan provinsi," tulis pria yang kerap disapa Kang Emil pada Rabu (16/11/2022).
Kang Emil lantas menjelaskan jika memang ada urgensi sehingga perlu dilakukan pungutan kepada para siswa, maka pihak sekolah harus mendapatkan izin tertulis dari gubernur.
Lebih lanjut, mengenai kasus dugaan pungli yang ada di SMA 3 Kota Bekasi, pihaknya telah mengirimkan Kadisdik untuk mengusut kasus ini.
"Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan di atas dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan," lanjut Kang Emil.
Dalam cuitannya, suami dari Atalia Praratya ini menerangkan jika terjadi kasus yang sama, maka warga bisa melapor kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Jika ada praktik keliru yang sama di sekolah-sekolah menengah negeri lainnya, segera lapor kepada @disdik_jabar. Hatur nuhun," pungkasnya.
Respons Warganet
Tak berselang lama, cuitan ini langsung banjir berbagai respons dari warganet. Beberapa warganet mengungkapkan jika ada pihak keluarganya yang mengalami kasus yang serupa.
"Sekolahnya panik," ujar warganet.
"Sikat kepala sekolahnya," terang warganet lain.
"Adik saya sekolah di salah satu SMA Negeri Bekasi juga begini Pak Gubernur. Usut!" imbuh warganet lain.
"Banyak pak yang kayak gitu, apalagi pas kemarin PPDB. Masa ada yang namanya titip nama ke guru dan bayar," tambah warganet lain.
"Jika ada yang ketahuan seperti ini lagi dan nggak ada sanksi tegas ya akan banyak oknum yang coba-coba, komentar warganet lainnya lagi.
TERPOPULER
