Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki kepercayaan publik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan.
Menurut Jokowi, tantangan di masa mendatang tidak mudah sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta dikutip dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (16/8/2023)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan.
Banyak tanggung jawab besar yang harus diemban dan berbagai permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
"Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial," ucap Jokowi.
Jokowi pun menyayangkan mulai hilangnya budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa di Tanah Air. Menurut Jokowi, saat ini kebebasan dan demokrasi justru digunakan masyarakat untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
"Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Kepala Negara berharap seluruh pihak dapat bersatu menjaga moralitas ruang publik dan mentalitas masyarakat.
Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia dapat tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa kewenangan dalam penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ada di partai politik dan koalisi partai politik.
Jokowi menyebut bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres mendatang.
"Perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya," tandasnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD tersebut hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin, para pimpinan dan anggota MPR RI, para pimpinan dan anggota DPR RI, para pimpinan dan anggota DPD RI, para pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, istri Presiden ke-4 RI Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
TERPOPULER
