REGIONAL:
Sosok Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut memberikan pandangannya terkait politik identitas.
Menurutnya, politik identitas ini perlu dicegah meski bukanlah hal yang baru. Sebab, dampak dari politik identitas itu sendiri pun bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
"Politik identitas itu bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau dieskploitasi secara berlebihan maka hanya akan menyisakan polarisasi dan juga konflik yang berkepanjangan," kata AHY dikutip dari tvOneNews, Selasa (22/11/2022).
Putra sulung SBY itu menegaskan bahwa Demokrat dengan tegas menolak soal politik identitas.
"Ini harus kita cegah, Demokrat keras menegaskan bahwa tidak boleh untuk kemenangan sesaat kita menggunakan politik identitas," sambungnya.
AHY menambahkan soal kekhawatirannya terkait politik identitas. Ia mengingatkan kepada semua orang untuk tidak terlalu mudah melabeli seseorang atau sebuah kelompok.
"Jangan sampai kita mudah melabeli suatu kelompok A dengan sebutan tertentu, B dengan sebutan tertentu. Bisa menggunakan garis identitas baik suku, agama, ras, etnis, tapi juga bisa ideologis," jelasnya.
AHY lalu menceritakan bahwa Demokrat pernah memiliki pengalaman tak menyenangkan/buruk pada tahun 2019 silam.
Pada saat itu, AHY menyebut ada orang yang mengaku sebagai Pancasilais dan agama.
Dia menyatakan bahwa politik identitas dan pelabelan diri itu tak boleh terjadi lagi di tahun 2024 mendatang.
"Bukankah Indonesia ini milik semua dan semua itu dijamin di negeri kita," tandasnya.
AHY berharap bisa dan harus memperjuangkan untuk tak terjadi lagi polarisasi akibat politik identitas.
Dituding Bapak Politik Identitas, Anies Baswedan Tantang Balik
Mantan Gubernur DKI Jakarta kerap dijuluki sebagai bapak politik identitas. Namun tampaknya Anies sudah gerah menyandang sebutan ini berlama-lama, sehingga belakangan mencoba mendebatnya.
Salah satunya seperti dilihat Suara.com di kanal YouTube-nya, Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Namun kini ia sudah purnatugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakan ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif?" ujar Anies dikutip pada Jumat (18/11/2022).
"Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakan ditunjukkan kebijakan Anies yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan?" sambungnya.
Anies kemudian meminta publik untuk melihat rekam jejaknya alih-alih percaya dengan semua persepsi yang berkembang. Anies menyebut, ada dua lembaga survei yang telah mengevaluasi kepuasan publik di ujung periodenya.
"2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies, Vox Populi dan LSI, yang satu (tingkat kepuasannya) 83% dan yang satu 80%. Artinya, nggak ada itu polarisasi yang diduga itu," jelasnya.
"Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat dengan minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017," imbuhnya.
Anies menilai persepsi itu sudah tidak valid lagi sebab ia pun bisa menunjukkan hasil kerjanya selama 5 tahun belakangan. Apalagi persepsi adalah penilaian orang lain dan Anies tidak berkapasitas menanggapinya.
"Ketika sudah tahun keempat saya mulai tanya, bisa tidak ada Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Tidak ada," kata Anies.
"Tanya saja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Budha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya?" lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Hasilnya, menurut Anies, masyarakat justru memberi penilaian positif untuk kinerjanya. "Mereka bilang baru pertama kali nih kami diurusi sama gubernur. Saya bisa (tunjukkan), ada banyak buktinya," tegasnya.
"Jadi, yang terjadi justru sebaliknya," pungkasnya, memastikan bahwa julukan politik identitas sudah tidak relevan lagi dengannya karena Anies merasa sudah mengakomodir kebijakan terbaik untuk semua agama dan kebudayaan.
TERPOPULER
