Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam survei terbaru Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) masih moncer.
Ganjar dalam survei tersebut masih menduduki peringkat pertama meskipun yang sudah dideklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Dalam hal ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menyebut bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang didukung rakyat.
Faktor tersebut yang kemudian membuat elektabilitas Ganjar melintasi Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan partai.
"Itu artinya Ganjar idaman rakyat, bukan idaman bohir dan oligarki," tulis Guntur Romli melalui akun Twitternya pada Minggu (28/11/2022).
"Elektabilitas Ganjar masih moncer di puncak pasca deklarasi Anies," imbuhnya.
Diketahui bahwa dalam survei terbaru SMRC Ganjar Pranowo memperoleh 26,7 persen dalam survei terbuka bertajuk Trend Dukungan Bakal Capres pasca Deklarasi.
Pada posisi kedua, ada Prabowo Subiant dengan 18,8 persen sementara Anies Baswedan menempati urutan ketiga dengan angka 17 persen.
Soal Bohir dan Pilpres 2024
Baca Juga: Museum Transportasi TMII Kini Miliki Wajah Baru, Miliki Ruang Pamer Kendaraan Elektrifikasi
Pernyataan adanya bohir di balik dukungan para capres belakangan memang tengah marak diperbincangkan.
Istilah tersebut bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Dalam hal ini, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa belum gagalnya deklarasi tiga partai pendukung Anies pada 10 November lalu disebabkan oleh belum sepakatnya bohir atau oligarki.
"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol ini kerja bandar, parpol enggak sanggup Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.
"Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahri Hamzah meyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan.
Pasalnya PDIP sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari presidential threshold dari pemilu sebelumnya.
"Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP, cuma PDIP enggak punya calon sendiri enggak populer, calonnya enggak dikehendaki, itu kan dilema," kelakar Fahri.
