Metro, Suara.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) bersama Twitter menandatangani nota kesepahaman program pendidikan literasi media sosial bagi pelajar dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk lima tahun ke depan pada 2022 s.d. 2027.
Program literasi sekolah dikembangkan bersama oleh Twitter dan Kemendikbudristek dan berfokus pada keterampilan literasi media generasi muda untuk membantu warga sekolah berpikir dan menganalisis secara kritis berbagai konten dan informasi daring yang ditemukan, sesuai dengan pedoman dalam melakukan aktivitas di media sosial.
Kepala Kebijakan Publik, Pemerintah, dan Filantropi Asia Tenggara, Twitter, Monrawee Ampolpittayanant, menjelaskan sejak 24 Juni 2021, Twitter telah mendukung aktivitas perencanaan dan kreasi konten Kemendikbudristek terkait pedoman penggunaan media sosial dan manajemen komunikasi publik dalam bidang pendidikan melalui pemanfaatan berbagai fitur terbaru Twitter. Bersama Kemendikbudristek, lanjutnya, Twitter telah menjalankan berbagai upaya dalam menciptakan sumber daya dan program latihan untuk membantu meningkatkan literasi digital pelajar SMP di Indonesia.
Upaya tersebut meliputi pembelajaran tentang cara menggunakan fitur-fitur Twitter yang relevan untuk mengatasi perundungan di ranah digital serta mempromosikan kesadaran terhadap kesehatan mental, kekerasan berbasis gender secara daring, etiket atau tata cara penggunaan media sosial dan cara mengevaluasi informasi daring untuk mendukung literasi pelajar.
“Banyak orang Indonesia datang ke Twitter untuk mencari dan berbagi informasi, serta berdiskusi tentang berbagai hal sesuai dengan minat dan ketertarikan mereka. Kami berharap kemitraan literasi digital selama lima tahun dengan Kemendikbudristek ini akan membawa dampak nyata bagi pelajar SMP di Indonesia dengan membantu mereka menavigasi ranah media sosial yang semakin kompleks serta terus memperoleh informasi yang cukup agar dapat tetap melakukan aktivitas daring secara aman,” ujar Monrawee Ampolpittayanant.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2020 dalam empat tahun terakhir, persentase siswa berusia 5–24 tahun di Indonesia yang memiliki akses internet meningkat tajam dari 33,98% menjadi 59,3%. Lebih dari seperempat pengguna internet (25,5%) adalah anak-anak dan remaja. Untuk mewujudkan penggunaan media sosial yang bijak, kemitraan dengan pemangku kepentingan diperlukan dalam upaya pendidikan literasi media berskala nasional yang berkelanjutan bagi pengguna pemula media sosial.
Upaya tersebut meliputi pembelajaran tentang cara menggunakan fitur-fitur Twitter yang relevan untuk mengatasi perundungan di ranah digital serta mempromosikan kesadaran terhadap kesehatan mental, kekerasan berbasis gender secara daring, etiket atau tata cara penggunaan media sosial dan cara mengevaluasi informasi daring untuk mendukung literasi pelajar.
Ke depannya, program kemitraan lima tahun ini akan memperkuat komitmen jangka panjang Kemendikbudristek dan Twitter dalam menciptakan lingkungan digital yang bebas dari perundungan daring, kekerasan berbasis gender, dan radikalisme. Dengan berfokus pada lingkungan sekolah, program ini akan membantu pengguna pemula media sosial, yang merupakan pelajar SMP, untuk menavigasi ranah daring yang semakin kompleks.
Melalui program ini, pelajar SMP diharapkan dapat berpartisipasi dalam percakapan publik secara aman dengan merujuk pada kurikulum serta panduan media sosial yang telah disesuaikan untuk meningkatkan akses terhadap pengetahuan literasi media sosial dan informasi.
Baca Juga: Sukseskan 1 Juta Produk UMKM Masuk e-Katalog, Anggota GKN Diajak Daftarkan Produknya
“Lewat kerja sama ini kita ingin membangun program literasi digital berkelanjutan yang mampu mengurangi kesenjangan pengetahuan serta mengatasi tantangan dan masalah yang berkembang cepat di ranah teknologi. Kami berharap kemitraan ini akan membantu generasi muda Indonesia lebih mahir menggunakan teknologi dan mengetahui cara terbaik menggunakan media sosial serta memahami kebijakan yang ada untuk mendukung mereka,” pungkas Suharti.
