Metro Creative Hub : Mimpi Tanpa Kompetensi yang Berakhir Halusinasi

Selasa, 27 Desember 2022 | 19:35 WIB

Panggung Soft Launching MCH (Istimewa)

Salah satu janji Pemerintah Kota Metro yang paling ditunggu adalah menghadirkan Creative Hub di 22 kelurahan. Dua tahun berselang tak satupun bentuknya terlihat hingga akhirnya 28 Desember 2022 rencananya akan digelar Soft Launching Metro Creative Hub di SEKAM.

Program ini ditunggu karena rasanya belum ada satu daerah pun di Lampung yang secara spesifik menjanjikan hal semacam ini. Sebagai sebuah jualan politik janji ini tentu amatlah menarik dan harus diapresiasi. Wajar juga jika sejumlah OPD di awal “berebut” mengerjakannya. Di benak meraka program ini seperti program-program pameran, eksibisi atau kegiatan-kegiatan seperti biasanya yang selalu menguntungkan.

Sebelum mengeksekusi program studi tiru segera digelar oleh beberapa OPD dengan daerah tujuan masing-masing. Tanpa perlu menganalisa bagaimana kekurangan dan kelebihan masing-masing daerah tujuan studi tiru yang penting laporan administrasi tiket, hotel, plus uang saku telah terlampir.

Selama dua tahun terakhir entah berapa banyak dana yang dikeluarkan agar program, ini bisa berjalan. Mulai dari riset yang belakangan diketahui riset fiktif, kemudian menganggarkan kembali untuk melakukan riset, sejumlah jalan-jalan berkedok studi tiru yang dilakukan oleh beberapa OPD, seminar hingga berbagai expose.

Menariknya creative hub yang direncanakan untuk mewadahi para pelaku ekonomi kreatif justru ditangani oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian. Hal ini cukup janggal karena di banyak daerah soal creative hub ditangani oleh Bidang Ekonomi Kreatif. Sejak awal juga tidak jelas konsep yang akan diusung baik oleh Bappeda maupun OPD Terkait. Apakah creative hub ini 100 persen berbasis pemerintah, atau kolaborasi dengan komunitas, swasta dan BUMN, atau murni berbasis swasta.

Uniknya dari pekerjaan tersebut tidak satupun policy brief, konsep, atau laporan baik riset mapun hasil studi tiru yang dapat dibaca publik tentang apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini bertentangan dengan misi Pemkot Metro sendiri yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terhormat, dan bermartabat yang salah satunya ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah gelontoran dana yang telah dikeluarkan semestinya sudah dapat membangun creative hub atau paling tidak menghadirkan konsep yang menjadi diskursus.

Sejak awal meski meragukan janji ini karena selain tidak masuk akal juga masalah terpenting lainnya adalah masalah kompetensi. Meski demikian tentu kita harus mengapresiasi setiap niat baik. Sebagai ilustrasi, bila Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah-daerah lain yang anggaranya jauh berkali lipat dari Metro saja baru sanggup mengerjakan creative hub di setiap Kabupaten, maka dengan percaya diri Metro menjanjikan 22 creative hub disetiap kelurahan dalam program prioritasnya.

Belakangan karena kebingungan sejumlah komunitas direkrut untuk membantu membuatkan konsep. Perlahan mulai nampak arahnya meski belum menggambarkan pola kelembagaan dan bagaimana keberlanjutanya, hal tersebut tetap harus diapresiasi. Upaya mereka untuk berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada harus mengalah pada waktu dimana mau tidak mau, suka tidak suka ini harus segera dilaunching.

Sadar bahwa hal ini adalah janji maka "sim salabim" beberapa bulan terakhir MCH dikebut. Walhasil, pertanyaan apa yang akan dilaunching terjawab sudah, yakni website, logo dan plang sekretariat. Agar nampak mengadopsi teknologi maka website,video, plang sekretariat dikebut beberapa hari terakhir karena tahun angaran akan segera berakhir dan dana terlanjur telah dicairkan, masa mau dikembalikan ke kas negara.