Driver ojol atau ojek onlibe terus melayangkan aksi protes terkait rencana penerapan jalan berbayar elektronik eletronic road pricing (ERP) disejumlah ruas jalan DKI Jakarta.
Pasalnya para pengemudi ojek online akan turut merasakan imbas bila kebijakan tersebut jadi diberlakukan.
Namun demikian, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, proses yang dilalui masih tujuh tahapan dan tidak langsung diterapkan.
"Itu masih pembahasan, artinya masih tujuh tahapan. Kami masih perlu mendengar kepentingan, mendengar keluhan masyarakat dan tidak serta merta itu langsung diterapkan," kata Heru di Kantor Camat Jagakarsa, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/1/2023).
Ia juga menjelaskan rencana penerapan ERP kelak tidak langsung serentak di 21 ruas jalan yang ditentukan, namun akan dilaksanakan bertahap.
Alasannya, terdapat sejumlah lokasi ruas jalan yang sudah ada jalur MRT, LRT atau TransJakarta yang memiliki waktu tunggu kedatangan bus (headway) yang bagus.
"Pemda DKI melalui TransJakarta misalnya salah satu yang masih 'headway'-nya belum memenuhi maksimum, kami pikirkan," ucapnya.
Diketahui, pada Rabu (25/1) ratusan pengemudi ojol telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI. Para pengemudi ojol meminta kepada agar rencana ERP dibatalkan.
Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan ERP termasuk berorasi menolak rencana ERP.
Sebelumnya, di Jakarta direncanakan akan diberlakukan ERP dengan tarif untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000 sampai Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000 sampai Rp19.900 dengan penerapan dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Saat ini, pembahasan ERP masih tahap pembahasan regulasi di DPRD DKI terkait Rancangan Perda (Ranperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik atau soal ERP.
TERPOPULER
