Setelah menolak Tim Nasional Israel sehingga Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kini mendesak pemerintah untuk memperjuangkan haknya untuk menggelar turnamen sepak bola tersebut.
Desakkan ini disampaikan oleh politikus Hidayat Nur Wahid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR pada Jumat (31/3/2023).
"Pemerintah dan PSSI mestinya terus berusaha untuk memperoleh haknya," kata Hidayat Nurwahid di Jakarta.
Bila perlu, kata dia, Pemerintah dan PSSI membawa persoalan ini ke Court of Arbitration for Sport (CAS) untuk mendapatkan keadilan dan tegaknya sportivitas.
"Agar Indonesia yang sudah jadi korban diskriminasi FIFA, tidak malah diberi sanksi juga oleh FIFA," katanya menegaskan.
Sebagai tuan rumah, lanjut dia, Indonesia sudah banyak mengeluarkan dana hingga mempersiapkan pemain untuk mengikuti event internasional tersebut.
Ia berharap Pemerintah dan PSSI juga menolak sanksi apa pun dari FIFA buntut kegagalan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U-20.
Selain itu, sikap PKS, PDI Perjuangan, dan ormas-ormas seperti Muhammadiyah, MUI, dan KNPI sudah sesuai dengan konstitusi.
"Dengan aturan hukum yang sangat jelas seperti tertera dalam Peraturan Menlu No. 3 Tahun 2019," imbuhnya.
Dengan kondisi itu, kata Hidayat, tidak layak Indonesia diberi sanksi atas sikapnya. Menurut dia, jika sikap menyelamatkan FIFA dari sikap diskriminatif dan menghormati kedaulatan Indonesia bisa sukses, ini bisa jadi warisan penting PSSI dan Presiden Jokowi.
Sebelumnya pada 29 Maret kemarin FIFA sudah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Keputusan itu diambil setelah sejumlah kepala daerah, partai politik termasuk PKS, dan ormas menolak kehadiran Timnas Israel dalam ajang tersebut.
TERPOPULER
