Menteri Pertahanan Ukraina Tolak Usulan Menhan RI Soal Proposal Damai dengan Rusia, Komisi I DPR Mewanti-wanti

Proposal damai Menteri Pertahanan RI dalam acara di Singapura itu dinilai aneh.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan menteri pertahanan atau menhan sedunia dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Dikutip dari kanal News Suara.com, Prabowo Subianto menawarkan solusi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, yang ditolak mentah-mentah Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

Menhan Ukraina itu sempat menuding rencana yang diutarakan Menhan Indonesia datang dari Rusia.

"Terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," papar Oleksii Reznikov dalam dialog itu.

"Kami tidak membutuhkan mediator datang kepada kami dengan rencana aneh ini," tambahnya.

"Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina," sesal Menhan Ukraina.

Berikut lima poin utama usulan solusi damai Prabowo Subianto tentang mengatasi invasi Rusia atas Ukraina:

* Gencatan senjata
* Penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 km
* Pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina
* Pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa. Referendum diperuntukkan demi menentukan bagi warga di zona demiliterisasi ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
* Dialog Shangri-La dalam acara ini mesti menemukan modus deklarasi sukarela yang bertujuan mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Menyikapi situasi penolakan Menhan Ukraina atas usul Menhan RI, Komisi I DPR mewanti-wanti Prabowo Subianto dalam menyampaikan opini.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memintanya berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara kedua negara itu.

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," ungkap Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).

Ia menambahkan posisi Indonesia sudah menyetujui resolusi yang telah dikeluarkan PBB. Di mana resolusi itu meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

"Indonesia mendukung resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB,  Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia," jelas Meutya Hafid.

Meutya mengatakan sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral.

"Serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir di konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," tutupnya.