- Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menangani ancaman kekeringan akibat El Niño 2026.
- BNPB diminta memperluas Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah rawan untuk mengisi waduk dan mencegah krisis air bersih serta pangan.
- Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diimbau melakukan mitigasi mandiri dengan menyiapkan penampungan air dan menerapkan gerakan hemat air.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bergerak cepat dan serius menangani ancaman dampak kekeringan akibat puncak fenomena El Niño 2026 yang diperkirakan melebihi level kuat (strong).
Azis mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengambil tindakan tanggap darurat dengan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah rawan terdampak kekeringan.
"Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indikator yang menunjukkan El Niño berpotensi melampaui level kuat dan bertahan hingga awal 2027 tidak boleh dianggap remeh. Prinsip kita tegas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami meminta seluruh instansi terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda, bergerak cepat melakukan intervensi sebelum krisis air meluas," ujar Azis, Kamis (6/8/2026).
Politisi muda PDI Perjuangan ini mendesak agar pelaksanaan modifikasi cuaca dipercepat selagi masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah.
Menurutnya, langkah antisipasi sejak dini jauh lebih murah dan efektif ketimbang menanggung dampak kerugian akibat bencana.
"Kita tidak boleh menunggu sampai sumur warga mengering total baru bertindak. Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Pemda harus memperluas cakupan hujan buatan. Fokuskan hujan buatan untuk mengisi bendungan, waduk, dan embung-embung strategis," tegas Azis.
Azis juga menyoroti potensi domino dari krisis iklim ini agar tidak berkembang menjadi krisis sosial di tengah masyarakat.
Kekeringan ekstrem yang memicu gagal panen berisiko tinggi membuat bahan baku pangan menjadi langka dan mahal, serta memicu wabah penyakit akibat minimnya akses air bersih.
"Jangan sampai dampak El Niño ini meluas dan berubah menjadi masalah sosial baru. Gagal panen bisa membuat harga bahan pokok melonjak tajam dan membebani rakyat. Selain itu, krisis air bersih sangat berbahaya karena memicu penularan penyakit. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia jangan sampai menjadi korban akibat kekeringan dan ketiadaan pasokan air bersih," jelasnya.
Oleh karena itu, legislator asal Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur - Kota Bogor) ini berharap kementerian/lembaga terkait lintas sektoral bersama Pemda meningkatkan koordinasi secara masif untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjamin ketercukupan pangan nasional.
"Kita tentunya tidak ingin dampak El-Nino ini meluas. Pemerintah pusat dan daerah harus segera bertindak agar masyarakat tidak mengalami kerugian yang signifikan," katanya.
Di sisi lain, Azis menyerukan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga kuartal pertama 2027.
Ia mengimbau warga di wilayah rawan kekeringan untuk melakukan antisipasi mandiri dengan menyiagakan penampungan air, menerapkan gerakan hemat air, serta menjaga kecukupan konsumsi air bagi kelompok rentan.
"Ancaman kemarau panjang ini memerlukan kesiapsiagaan mandiri dari masyarakat, mulai dari menyiapkan tandon air, bijak menggunakan air harian, hingga memastikan kesehatan anak-anak dan lansia agar terhindar dari risiko dehidrasi," kata Azis.
"Ancaman iklim ini membutuhkan kolaborasi dua arah. Pemerintah mengintervensi dengan teknologi dan bantuan logistik, sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mandiri," pungkasnya.