Peserta Pemilu 2024 baik partai politik, calon anggota legislatif (caleg) bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) berpeluang tak bisa memasang baligo kampanye mereka di seluruh area Provinsi Bali.
Penyebabnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyatakan pihaknya bakal mencoba model pemilu baru di Bali dengan mengusung pemilu bersih (green election) bebas baliho.
Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan hal itu o untuk mewujudkan pendidikan politik yang berkualitas bagi masyarakat.
Saat mengadakan deklarasi dan peluncuran kirab pemilu 2024 dengan mengusung tema 'Pemilu Sebagai Sarana Integritas Bangsa' di Sanur, Denpasar, Lidartawan mengatakan metode kampanye dengan menggunakan baliho tidak cukup untuk menyampaikan gagasan dan program kerja politik seorang calon.
"Dengan penggunaan baliho malah menciptakan arogansi, pemborosan anggaran dan menghasilkan banyak sampah. Saya baru mengajukan ide karena ide ini juga masukan dari masyarakat. Baliho itu mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kita tawarkan dulu, nanti kita rembuk dengan ketua-ketua partai," katanya, Selasa (14/2/2023) dikutip dari Antara.
Dalam undang-undang, KPU itu memfasilitasi kampanye berupa baliho, spanduk, dan umbul-umbul, serta bahan kampanye lainnya, misalnya flyer. "Kita ingin green election-lah, nggak usah lagi ada timbunan sampah plastik," kata dia.
Metode kampanye dengan menggunakan media selain baliho mendukung program-program pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas sampah. Namun demikian, kata dia, usulan itu akan bisa dieksekusi jika para pejabat partai setuju untuk tidak lagi menggunakan baliho.
Dia berharap kampanye dengan menggunakan media sosial maupun media massa lebih dipilih, karena para pemilih milenial dapat lebih mengenal sepak terjang calon pemimpin yang dipilihnya dengan baik melalui media sosial.
Dengan begitu, pemilu menjadi pentas pertarungan gagasan, kreativitas calon dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
"Ini sebagai suatu loncatan bagaimana kita melakukan pendidikan politik lebih bagus. Demokrasi itu mari kita maknai substansinya, bukan hanya euforianya yang notabene pengalaman kita banyaknya baliho yang nggak diambil oleh partainya. Nggak dipasang, padahal sudah kita cetakkan," kata dia.
Lidartawan mengatakan dengan metode kampanye menggunakan media sosial, itu dapat menekan ongkos politik dari pengeluaran dana yang mubazir untuk mencetak baliho. Apalagi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kata dia, sekitar 30 persen anggota DPD di Kabupaten/Kota tidak mengambil baliho yang telah dicetak oleh KPU.
"Maksud kami mari kita membuat demokrasi ini lebih berisi. Jangan hanya di luarnya begini, di dalamnya masyarakat nggak tahu memilih siapa yang saya pilih. Apa yang sudah dibuat untuk bangsa dan negara. Ini kan penting buat mereka," kata dia.
Jika program tersebut disepakati bersama oleh partai politik, maka pihaknya akan membantu memfasilitasi setiap calon yang membuat kampanye dengan berbagai macam cara seperti pembuatan video pendek.
"Kampanye itu kan macam-macam, ada kampanye di medsos, kenapa nggak dioptimalkan saja itu. Kemudian kami juga punya videotron di Denpasar, di Buleleng, bahkan punya. Kita manfaatkan itu, lebih bergerak, lebih bisa dilihat oleh masyarakat ada gambar yang lebih menarik daripada hanya diam saja tidak potensial untuk mendewasakan pemilih," katanya.
