- Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap dugaan kasus suap dan TPPU pada proyek bendungan, irigasi, serta sungai di Ditjen SDA.
- Kasus ini bermula dari laporan internal Sekretariat Jenderal Kementerian PU kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Kementerian PU berkomitmen mendukung penyidikan aparat agar tidak menghambat proyek prioritas pemerintah dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sejumlah proyek infrastruktur yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU. Proyek tersebut disebut mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi hingga pekerjaan sungai.
Meski demikian, Dody mengaku belum mengetahui secara rinci detail perkara yang saat ini sedang diproses aparat penegak hukum. Ia menyebut ruang lingkup proyek SDA memang mencakup berbagai sektor infrastruktur sumber daya air.
"Proyeknya bendungan, irigasi. Rata-rata ya suap ya. Namanya juga sumber daya air, ya di situ semuanya ya ada di situlah. Ada bendungan, ada irigasi, ada sungai, ada segala macamlah," ujar Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat (22/5/2026).
Dody menjelaskan perkara tersebut masih berkaitan dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan jajaran internal Kementerian PU kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, laporan awal diajukan Sekretaris Jenderal Kementerian PU kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
"Pertama kali yang melaporkan Bu Sekjen, melaporkan ke Pak Jampidsus. Kemudian sepertinya karena nilainya mungkin enggak terlalu besar, didisposisikan ke Kejati," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Dody juga menyinggung dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut. Namun ia mengaku justru mengetahui informasi awal perkara itu dari pertanyaan wartawan.
"Itu tahu malahan. Malah saya enggak tahu, dia yang tahu tuh. Apa waktu itu ya? Suap sama TPPU sih ingatan saya," ucapnya.
Dody menegaskan dirinya tidak akan menghambat proses hukum yang tengah berjalan. Ia bahkan mengaku membuka akses apabila aparat membutuhkan langkah penyidikan lebih lanjut.
Menurut dia, kasus hukum yang menjerat pejabat di lingkungan kementerian tidak boleh mengganggu program prioritas pemerintah, terutama proyek infrastruktur sumber daya air yang berkaitan dengan target swasembada pangan.
"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost," tutur Dody.
Di sisi lain, Dody juga mengingatkan generasi muda di lingkungan Kementerian PU agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik melanggar hukum. Menurut dia, kesempatan karier dan pendidikan yang tersedia seharusnya tidak dikorbankan untuk tindakan yang dapat merusak masa depan.
"Kesempatan kalian sekolah itu terbuka lebar, lebar banget. Enggak perlu ditukar sama pekerjaan hina seperti itu," pungkas Dody.