Perdebatan sengit terjadi di parlemen Belanda yang membahas perihal dekolonisasi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia pada periode 1945-1950.
Diskusi ini dihadiri oleh PM Belanda, Mark Rutte yang pada kesempatan tersebut akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Pada diskusi yang terjadi di DPR-nya Belanda, itu sejumlah politisi sayap kanan Negeri Kincir Angin tersebut tunjukkan pendapat mereka terkait penjajahan kepada Indonesia.
Para politisi sayap kanan di parlemen Belanda termasuk dari partai Christian Democratic Appeal (CDA) seperti dikutip dari laporan nrc.nl tidak puas dengan penelitian sejarah yang dilakukan tiga lembaga terkait penjajahan Belanda kepada Indonesia.
Juru bicara CDA, Derk Boswijk dalam pernyataan menyingung rasa sakit para veteran. Menurut Boswijk, para veteran ini sakit hati jika disebut sebagai penjahat perang.
Politisi Belanda lainnya, Haga W.R. van masih dari sumber yang sama tak setuju dengan hasil penelitian sejarah yang dilakukan KITLV, NIMH dan NIOD. Menurut politisi dari kelompok Van Haga itu, hasil penelitian sejarah itu berat sebelah.
Menurut Haga, hasil penelitian itu tak memuat informasi soal kebaikan tentara Belanda kepada orang-orang Indonesia. Juga tak dicantumkan perihal aksi kekerasan ekstrem di Indonesia pada Masa Bersiap.
Rekan Haga yang lain, Wybren van Haga juga mengeluarkan pernyataan kontroversial bagi orang Indonesia dengan menyebut kapten Raymond Westerling sebagai pahlawan.
Raymond Westerling adalah komanda pasukan Belanda yang melakukan pembantaian kepada orang Indonesia pada periode 1946-1947 di Sulawesi Selatan.
Baca Juga: 78 Tahun Merdeka, Baru Tahun Ini Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Kok Bisa?
"Anggota parlemen Wybren van Haga menginginkan ganti rugi untuk kapten terkenal Westerling, yang dia sebut sebagai pahlawan," tulis media Belanda.
Selain itu, pemimpin Forum for Democracy (FVD), Thierry Baudet bahkan memuji aksi kolonialisme Belanda kepada dan menyesalkan Indonesia bisa sampai merdeka.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Hal ini disampaikan Rutte saat hadir di sidang parlemen Belanda. Dalam pernyataannya, Rutte menyebut bahwa Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tanpa syarat.
"Belanda mengakui 'sepenuhnya dan tanpa syarat' bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," ungkapnya seperti dikutip dari NOS.