Suara.com - Jakarta, Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Kamis (6/2/2014). Ia datang untuk menyampaikan keluh kesah atas berbagai kejanggalan yang terjadi di daerahnya.
"Sebelum bertemu di sini, Pak Gubernur Papua sudah berbicara panjang dengan saya melalui telepon, karena itu saya ajak saja bertemu di sini agar bisa lebih jelas," kata Priyo sebelum berbicara dengan Gubernur Papua secara tertutup.
Priyo menjelaskan perbincangan dengan Gubernur Papua untuk membahas berbagai hal, mulai dari masalah perpanjangan kontrak karya pertambangan PT Freeport, infrastruktur jalan yang tak kunjung berkembang dan keamanan serta resolusi konflik sosial di Papua.
"Sebelumnya, Gubernur Papua mempertanyakan kepada saya, seperti apa deviden atau benefit yang didapat pemerintah untuk membangun daerah Papua? Kalau mau diperpanjang, maka harus diperjelas dulu bahwa perpanjangan kontrak itu semakin membuat Papua maju," tutur politisi Golkar itu.
Gubernur Papua ini, kata Priyo, juga akan datang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta kejelasan mengenai dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya Rp 3 hingga Rp 5 triliun, namun pembangunan infrastruktur nama tidak jelas realisasi atau penggunaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Lukas Enembe mengungkapkan ada alokasi dana otsus yang tidak boleh diganggu gugat, khusus untuk membuat jalan-jalan yang menghubungkan kota, kabupaten hingga ke desa. "Tapi hingga kini jalan-jalan itu tidak ada," katanya.
