Suara.com - Pelaksanaan pemilu ulang di lima provinsi di Thailand berjalan dengan damai. Pemilu ini seharusnya dilaksanakan pada 2 Februari lalu. Ketika itu, pengunjuk rasa melarang 10.000 tempat pemungutan suara untuk buka. Aksi unjuk rasa itu merupakan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Komisi Pemilihan Umum setempat menyatakan, hasil pemilu ulang baru akan diumumkan setelah semua siuara diterima di konstituen masing-masing. Ada 120.000 orang pemilih yang terdaftar dalam 101 konstituen di lima provinsi.
“Proses pemungutan suara berjalan lancer, semua di bawah kendali dan tidak ada masalah,” kata komisioner komisi pemilihan umum, Somchai Srisutthiyakorn.
Kata dia, hanya ada satu unjuk rasa yang terjadi di tempat pemungutan suara di provinsi Rayong. Sebelum hasil akhir dari pemilu di lima provinsi ini diumumkan, Perdana Menteri Yingluck akan tetap menempati posisinya sebagai penjabat sementara dengan kekuasan yang terbatas.
Sesuai UU di Thailand, 95 persen dari 500 kursi di parlemen harus diisi untuk bisa membentuk pemerintahan baru. Partai politik oposisi yang memboikot pemilu ulang itu pada Februari lalu kalah dalam proses hukum untuk membatalkan pemilihan ulang di lima provinsi.
Pemimpin aksi unjuk rasa Suthep Thaugsuban meminta para pengunjuk rasa untuk pindah ke Taman Lumpini, tempat para pengunjuk rasa membangun tenda. Meski demikian, dia menegaskan belum menyerah melawan pemerintah setempat.
“Bagi mereka yang khawatir saya akan menyerahm jangan takut, orang tua seperti saya tidak tahu bagaimana cara untuk menyerah,” kata Suthep.
Aksi protes yang melanda Thailand telah terjadi sejak 30 November lalu dan menewaskan 20 orang di Bangkok dan tiga orang di provinsi Trat. Pengunjuk rasa meminta PM Yingluck mengundurkan diri dari jabatannya. (Reuters/AFP)
TERPOPULER
