Suara.com - Kasus dugaan mark up pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB) karatan kini mulai masuk ranah hukum pidana. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, ia lebih suka kasus ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Ini kan KPK periksa, Kejagung juga periksa, kalau Kejagung sudah periksa, KPK enggak bisa. Kejagung slow sedikit, biar KPK yang ambil alih karena prosentase yang bisa memenjarakan orang tinggi itu kan KPK," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Namun dia menolak disebut meragukan kinerja Kejagung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, KPK lebih handal untuk membongkar kasus korupsi karena menggunakan cara pembuktian terbalik.
"Bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara menjeratnya itu yang KPK. Karena di KPK kalau kamu bilang main Rp1 miliar, kamu punya harga Rp10 miliar, tapi begitu KPK cek, dia cari minta pembuktian terbalik. KPK akan gunakan tindakan pidana pencucian uang, jadi Rp9 miliar Anda harus Anda buktikan dan kalau enggak nanti sita loh, itu yang menarik. Tujuan kita, kan untuk efek jera," jelas Ahok.
Ahok mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2009 silam yang pernah ditangani Kejagung. Kasus ini sempat mandek dan baru selesai ketika ditangani KPK.
"Sama kaya kasus Damkar, waktu itu Kejagung pun tidak pernah ada masalah kan? Tapi begitu KPK yang tanganin, diambil, dibedah, langsung ketahuan kasus mobil pemadam kebakaran," kata Ahok.
"Nah pola yang dipakai dalam kasus bus ini harusnya kaya kasus mobil pemadam kebakaran. Karena sebuah mesin ini semua spesifikasinya semua cocok, makanya kita tidak tahu kadar besi berapa ini kan harus lebih jelas juga," tambahnya.
