Suara.com - Menjelang masa purna tugas DPR RI 2009-2014 setelah Pemilu Legislatif 20014, ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh Emrus Sihombing, pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan dalam sebuah diskusi yang digelar hari ini, Sabtu (5/4/2014), di Cikini, Jakarta.
Salah satunya kritik adalah soal seringnya rapat sidang komisi di DPR dilakukan secara tertutup saat membahas anggaran negara.
Ia menyebut saat sidang tertutup itulah sangat rentan adanya politik transaksional.
"Menurut hasil penelitian saya di DPR, ketika sidang tertutup terjadi transaksi politik antar partai. Karena di depan publik mereka selalu demi rakyat demi rakyat, tapi ketika di sidang tertutup, justru realita politik yang ditransaksionalkan," ungkapnya.
"Para politisi kita ini pemain sandiwara semua, jago-jago sandiwara semua," tambahnya lagi.
Dia sendiri menyarankan agar selanjutnya semua sidang di DPR dilakukan terbuka kecuali untuk dua hal.
"Silahkan kalo mau sidang tertutup untuk masalaah intelijendan kerahasiaan negara," ujar Emrus.
Emrus juga berpendapat semestinya sidang di DPR mencontoh apa yang dilakukan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok) yang membuka semua proses rapat birokrasi kepada publik.
"Saya kira bagus, Ahok melakukan rapat tentang anggaran itu diliput oleh media atau di- upload ke Youtube, bahkan saat rapat semua media ada di situ," tandasnya.
