Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan kontrak politik yang jelas dalam koalisi jauh lebih penting dibandingkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Koalisi itu bukan masalah kawin-kawinan atau orang (calon) yang harus jadi (capres-cawapres). Tapi konsepnya dulu bagaimana," kata Fahri Hamzah dijumpai saat menghadiri pertemuan tokoh ormas dan pemimpin partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Fahri mengatakan pihaknya berkaca dari pengalaman koalisi tahun lalu di mana Demokrat menentukan sepihak Boediono sebagai Wakil Presiden tanpa meminta persetujuan PKS selaku salah satu partai koalisi.
"Saya kan ngotot waktu penentuan pak Boediono, karena kok ada wakil presiden tidak diomongin dengan kami. Saya protes, tetapi waktu itu pak Andi Mallarangeng mengatakan sudah melalui penelitian dan segala macam, akhirnya pak Boediono tidak jadi apa-apa, dan sekarang namanya disebut dalam kasus," kata Fahri Hamzah.
Fahri menegaskan dalam menjalin komunikasi politik pihaknya selalu mengedepankan kontrak-kontrak dan pembagian tugas lebih dulu.
Menurut dia, dari pada berkoalisi dengan ketidakjelasan, maka partainya lebih baik menjadi oposisi.
Sementara itu berdasarkan keterangan Ketua Koalisi Politik Islam Bachtiar Nasir selaku salah satu penggagas pertemuan tokoh dan pimpinan parpol Islam, pertemuan itu bertujuan menggabungkan seluruh partai Islam dalam koalisi besar. (Antara)
