Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit terhadap seluruh laporan keuangan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Saya ingin supaya kalau bisa BPK melakukan pemeriksaan terhadap semua transaksi dan laporan keuangan yang terjadi di Pemprov DKI. Jadi, bisa ketahuan seperti apa transaksinya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2014).
Kendati demikian, Ahok memberikan apresiasi terhadap audit yang telah dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.
"Saya berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan laporan-laporan itu. Kerjanya luar biasa. Saya harap pemeriksaan selanjutnya bisa semakin mendalam dan menyeluruh," ujar Ahok.
Dia menuturkan apabila BPK melakukan audit yang lebih mendalam, maka bisa diketahui siapa saja pegawai yang tidak jujur atau melakukan penyelewengan anggaran.
"Saya pikir, pemeriksaan dan penilaian yang telah dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI merupakan awal yang baik. Ini bisa jadi model untuk audit di daerah-daerah lain," tutur Ahok.
Pada Jumat (20/6/2014) lalu, BPK memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2013.
Penilaian tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penilaian yang diperoleh selama dua tahun sebelumnya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Antara)
