Suara.com - LSM Anti Korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap vonis hakim yang memutuskan tidak menyita harta dan mengenakan denda terhadap terpidana penjara seumur hidup bekas Ketua Mahkahmah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dinilai sudah tepat.
Aktivis ICW Emerson Yuntho yang dihubungi suara.com, Selasa (1/7/2014), mengatakan kasus yang didakwaan kepada Akil adalah kasus penyuapan dan bukan pencurian uang negara. Namun meskipun demikian, soal penyitaan bisa saja dilakukan jika berkaitan langsung dengan dakwaan pencucian uang.
“Bisa saja dilakukan dengan tuduhan pencucian uang sebetulnya, tapi ini sudah tepat,” kata Emerson.
Dia berharap justru hal itu bisa dilakukan jika hendak melawan gugatan banding dari Akil yang sudah menyatakan siap banding usai mendengar putusan kemarin malam, Senin (30/6/2014).
“Harapannya ya nanti supaya semua tuntutan jaksa bisa dikabulkan,” sambungnya lagi.
Sebelumnya dia meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukan untuk yang terakhir kali memutus vonis penjara seumur hidup.
Emerson menegaskan kalau vonis Akil harusnya menjadi pesan buat para koruptor dan pejabat negara yang menerima suap. Dia juga menilai vonis sudah cukup memenuhi rasa keadilan.
“Jangan cuma cukup jadi yang pertama kali. Kami harap masih ada vonis yang sama selanjutnya biar jera dan ini pesan bagi penegak hukum yang lain agar tidak melakukan hal yang sama di masa mendatang,” ungkap Emerson.
Hukuman maksimal dengan penjara seumur hidup dalam kasus korupsi merupakan pertama kali terjadi. Sebelumnya hal serupa tidak pernah terjadi. Hukuman paling berat yang pernah diputus Tipikor adalah vonis 18 tahun penjara buat Jaksa Urip, yang dalam putusan banding menjadi 20 tahun.
Akil dijerat dengan enam dakwaan, salah satunya Pasal 12 huruf C (tentang penerimaan suap) Pasal 11 (tentang penerimaan gratifikasi) UU 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8 Nomer 2010 tentang TPPU. Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas adalah hukuman seumur hidup.
Jaksa menilai Akil terbukti menerima hadiah atau janji untuk pengurusan 15 sengketa pilkada di MK. Selama menjalankan aksi, menurut jaksa, Akil menerima uang sejumlah Rp57,7 miliar plus 500 ribu dolar AS dari sejumlah pihak, sejak tahun 2010 hingga menjabat Ketua MK.
Akil, kata jaksa, menerima masing-masing Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp19,866 miliar, Rp500 juta, serta 500 ribu dolar AS untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Empat Lawang. Kemudian untuk pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur, Akil menerima janji Rp10 miliar.
Jaksa menilai aksi pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat ia telah menjadi hakim konstitusi, benar-benar terbukti. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp161,080 miliar.
Selain itu, KPK juga mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp20 miliar.
TERPOPULER
