Suara.com - Seluruh lembaga survei harus mempertanggungjawabkan metodologi yang dipakai dalam melakukan survei hasil perolehan suara capres-cawapres. Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy.
"Lembaga survei harus berani membuka diri kepada masyarakat mengenai metodologi yang dipakai, serta keabsahan informasi atau sumber data yang digunakan," kata Nikolaus di Yogyakarta, Kamis (10/6/2014).
Menurut dia, mengenai keabsahan hasil survei, masyarakat perlu mengetahui rekam jejak masing-masing lembaga survei yang hingga saat ini masih dipertahankan masing-masing tim pemenangan capres-cawapres.
"Harus dikritisi dan ditelusuri rekam jejaknya dalam penyajian survei di Indonesia, misalnya sudah berapa kali berturut-turut terbukti akurat menyajikan data," kata dia.
"website"-nya juga harus dilihat masih "update" atau tidak, atau bahkan ada atau tidak," katanya menambahkan.
Lembaga survei, menurut dia, sebaiknya harus menggunakan metodologi yang logis dalam pengolahan data. Selain itu juga tetap menggunakan kedewasaan dan kehati-hatian dalam mengambil sampel sumber informasi atau data di lapangan.
"Lembaga survei yang benar seharusnya dapat menggunakan metodologi, di mana metodologinya dapat diulangi untuk membuktikan akurasi data yang telah disajikan," kata dia.
Sementara itu, ia mengatakan, untuk masing-masing pasangan capres-cawapres sebaiknya dapat menahan diri untuk sementara dalam mengumumkan kemenangan masing-masing.
"Hasil survei merupakan informasi pembanding data hasil penghitungan KPU, sehingga harus tetap arif dan menahan diri sementara dalam mengklaim kemenangan masing-masing," katanya. (Antara)
