Suara.com - Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan setelah memantau pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 di 13 provinsi di Tanah Air, komnas mencatat sejumlah hal.
Di antaranya, pemenuhan hak konstitusional terhadap kelompok rentan sudah terjadi peningkatan. "Terutama tahanan dan narapidana, serta penyandang disabilitas sudah ada peningkatan," kata Hafid di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Namun, menurut Hafid, untuk hak konstitusional pasien maupun orang yang bekerja di rumah sakit masih belum terpenuhi secara maksimal.
"Sedangkan pemenuhan hak konstitusional terhadap pasien, penunggu pasien serta pegawai rumah sakit umum maupun jiwa masih bermasalah," tuturnya.
Selanjutnya Hafid mengatakan ada lima catatan Komnas HAM selama pemantauan di 13 provinsi.
Pertama, ketatnya perolehan suara antara pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla bisa menimbulkan potensi masalah.
Kedua, Komnas HAM mendukung dan mendorong KPU agar dapat menjalankan tugas secara profesional, obyektif, dan menjunjung tinggi netralitas.
Ketiga, Komnas HAM mendukung Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara hasil pilpres agar tidak terjadi manipulasi.
Empat, Komnas HAM akan membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan lapangan guna memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan baik.
Lima, komnas mendorong seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan keamanan guna menghindari konflik sosial akibat sengketa hasil pilpres.
Tiga belas provinsi yang dipantau oleh Komnas HAM yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
