Foto 18 Orang yang Digelandang dari Bandara Soekarno-Hatta Dirilis

Suara.com - Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti perintah Mabes Polri untuk menyebarkan foto-foto dan surat pernyataan dari 18 orang yang digelandang dari Terminal II Bandara Soekarno-Hatta. Mereka digelandang saat inspeksi mendadak yang dilakukan KPK dan Bareskrim terkait penertiban aksi pemerasan terhadap TKI yang baru datang dari luar negeri.

"Yo, akan dirilis fotonya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, melalui pesan singkat kepada suara.com, Minggu (27/7/2014) sore.

Rikwanto menilai bahwa perintah dari Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius agar wajah 18 orang itu disebarkan ke publik sangat baik dan perlu didukung. Dari 18 orang yang diamankan, tiga di antaranya anggota TNI/Polri.

Perintah Suhardi Alius kepada Polda Metro Jaya disampaikan siang tadi.

"Saya minta Kabid Humas dan Dirkrimum Polda Metro untuk rilis foto-foto dan surat pernyataan dari masing-masing preman yang diamankan dari Bandara Soekarno-Hatta," demikian dikatakan Suhardi.

Perintah itu keluar setelah tadi pagi, Polda Metro Jaya membebaskan 15 warga sipil dan mengembalikan tiga anggota TNI/Polri ke kesatuannya.

KPK dan Bareskrim sidak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memperbaiki sistem pelaksanaan pelayanan publik bagi TKI pada Sabtu (26/7/2014) dini hari.

“Kami kerjasama dengan pihak kepolisian, UKP4, melakukan sidak proses pemulangan TKI. Maksud sidak adalah uji ‘compliance’ dan bukan semata-mata penegakan hukum meski ternyata ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditemukan,” kata Ketua KPK Abraham Samad.

Hadir dalam sidak tersebut, empat pimpinan KPK; Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Selain itu ada juga Kabareskrim Komjen Irjen Pol Suhardi Alius, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili oleh Mas Ahmad Santosa dan Yunus Husein serta pihak dari Angkasa Pura II yaitu Direktur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko dan Direktur Bandara Soekarno Hatta serta sejumlah pejabat terkait lain.

“Kita ingin memperbaiki tata kelola TKI kita dan banyak persoalan, kalau dibiarkan dampaknya pada TKI kita di luar negeri yang setengah mati mencari uang jauh dari keluarga tapi sampai diperas, intimidasi dan kami dapatkan oknum-oknum yang diduga punya keterkaitan,” kata Abraham.