Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pemerasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja Indonesia dari luar negeri di bandara terjadi secara sistematis melibatkan oknum BNP2TKI (Badan Nasional Penempetan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
"Sistematis itu artinya peristiwa pemerasan terjadi sejak 2004 hanya berubah nama dan pengelola, sebenarnya hanya ganti 'casing' saja. Bukan hanya di Soekarno Hatta," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Adnan menyampaikan hal itu seusai bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat Migrant Care yang dipimpin koordinatornya Anis Hidayah bersama dengan sejumlah TKI yang mengalami pemerasaan saat tiba di tanah air.
"Menurut Migrant Care, masif itu dilakukan bukan hanya oleh BNP2TKI, bahkan katanya ada anggota DPR RI yang punya PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan perusahaan travel," tambah Adnan.
Anis Hidayah mengakui bahwa terdapat 6 anggota DPR yang memiliki PJTKI.
"Itu adalah abuse of power dengan pola sistematis, terstruktur dan masif, jadi bukan hanya menghambat reformasi regulasi tapi juga perlindungan TKI," kata Anis.
Pada sidak pertama ke Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (26/7/2014), setidaknya ada 18 orang yang ditahan, seorang di antaranya berasal dari TNI dan dua orang anggota kepolisian, selebihnya preman dan calo.
15 orang calo tersebut dibebaskan karena minimnya bukti, sedangkan oknum polri dan TNI akan dikenai sanksi disiplin.
Sejak 2006, KPK telah membuat kajian tentang sistem penempatan TKI yang telah disampaikan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI.
Hasil kajian itu mengungkapkan bahwa pelayanan kepulangan TKI hanyalah salah satu tahapan dalam proses penempatan TKI. (Antara)
