Suara.com - Polemik tentang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) sebelum Oktober 2014 atau April 2015 bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Partai Golkar.
Hal itu dikatakan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya yang diterima, Minggu (10/8/2014).
"Ibarat perusahaan, Partai Golkar adalah perusahaan Tbk atau perusahaan terbuka," katanya.
Menurut Bambang, Partai Golkar bukanlah 'partai keluarga' yang dipimpin oleh bapak-anak atau ibu-anak, sehingga tidak tabu jika adanya beda pendapat.
"Keliru, kalau ada yang menilai Partai Golkar bakal terbelah," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengakui, saat ini memang turbulensi politik di tubuh partai Partai tengah naik. Namun, Bambang berkeyakinan dinamika di internal partai yang dipimpin Aburizal Balkrie tersebut akan mereda seusai pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru pada Oktober mendatang.
"Sah-sah saja jika ada yang mengatakan, kalau Munas tidak diselenggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP Partai Golkar ilegal," katanya.
Namun sebaliknya, kata dia, tidak bisa disalahkan juga jika ada penilaian bahwa elite yang mendesak percepatan Munas sebelum Oktober 2014 yang memburu jabatan menteri.
Menurut Bambang, alasannya mudah ditebak, jika Munas diselenggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet pemerintahan mendatang sudah diumumkan oleh presiden terpilih.
"Itulah dua wacana terkini yang berkembang di Golkar," katanya.
Bambang menegaskan, apapun yang terjadi, apakah Munas diselenggarakan pada Oktober 2014 atau sebelum penyusunan kabinet baru atau tahun 2015, sebaiknya para elite, tokoh, dan pimpinan Partai Golkar tetap 'eling' dan tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan posisi tawar untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan mendatang. (Antara)
