Suara.com - Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan hari ini, Selasa (19/8/2014), mendaftarkan gugatan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) UU Nomor 17/2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Koalisi beralasan hasil revisi UUMD3 terbaru itu sengaja ingin menghilangkan perwakilan perempuan di empat lembaga tinggi negara itu.
UU ini menghapus sejumlah pasal tentang keterwakilan perempuan yang sebelumnya tercantum dalam UU nomor 27 tahun 2009, sebagai rujukan sebelum direvisi.
Inilah pasal UU MD3 yang digugat koalisi:
1. Pasal 97 ayat 2 tentang ketentuan pimpinan komisi
2. Pasal 104 ayat 2 tentang pimpinan badan legislasi
3. Pasal 109 ayat 2 tentang pimpinan badan anggaran
4. Pasal 115 ayat 2 tentang pimpinan BKSAP
5. Pasal 121 ayat 2 tentang mahkamah kehormatan dewan
6. Pasal 152 ayat 2 tentang pimpinan BURT dan
7. Pasal 158 ayat 2 tentang pimpinan panitia khusus
Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan meminta agar ketujuh pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai ketentuan tersebut memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
