REGIONAL:
Suara.com - Ketua panitia kerja RUU Pilkada, Hakam Naja, menegaskan perdebatan tentang mekanisme pilkada langsung atau diwakilkan ke DPRD, bukan pertarungan antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, katanya, ada anggota Koalisi Merah Putih ikut menolak kepala daerah dipilih lewat DPRD.
"Tidak bisa dikatakan pemetaannya bahwa Koalisi Merah Putih menginginkan dipilih oleh DPRD dan di luar Koalisi Merah Putih menginginkan langsung," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Hakam Naja mengacu pada pertemuan yang berlangsung pada 2 September 2014, dimana pada waktu itu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, PKB, dan Fraksi PKS (anggota Koalisi Merah Putih) menolak kepala daerah dipilih DPRD. Sedangkan, fraksi -fraksi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menginginkan pilkada lewat DPRD.
RUU Pilkada yang di dalamnya terdapat mekanisme Pilkada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati akan disahkan pada tanggal 25 September 2014.
Hal itu diputuskan Rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi sebagai rapat pengganti Badan Musyawarah di ruang pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai pilkada, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui DPRD, dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang.
Dengan pilkada yang dipilih secara langsung, kata Mendagri, saat ini sudah ada 321 kepala daerah yang menghadapi proses hukum.
Namun Mendagri menegaskan, sikap pemerintah tidak keberatan jika sistem pilkada dilakukan secara langsung, selama ada mekanisme peraturan yang dapat menekan potensi biaya mahal.
“Kami setuju kalau gubernur itu dipilih langsung. Itu yang sedang kami pertimbangkan, yakni bagaimana kondisi sosial di tingkat bawah," kata Mendagri.
Menurut Mendagri, apakah pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh DPRD, atau hanya pilkada kabupaten/kota yang dipilih secara langsung sementara pilkada gubernur melalui DPRD, akan tergantung pada keputusan DPR dalam pembahasan RUU Pilkada yang sudah sudah ada di Panitia Kerja DPR.
Mendagri hanya mengingatkan, rancangan sistem pilkada yang akan ditentukan dalam undang-undang tersebut harus diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang, antara lain kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.
"Ini juga terkait dengan desain otonomi daerah yang akan terpengaruh, apakah titik beratnya nanti ada di provinsi supaya lebih efektif penyelenggaraan pemerintahannya? Jadi, wacana ini harus dilihat secara komprehensif," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
TERPOPULER