Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan penggodokan revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sekarang sudah masuk ke Panitia Kerja (Panja) di DPR.
"Ini kan gimana, kita mau kemana? Arahnya mau kemana? Logikanya? Yang di atas (presiden) UU pake dipilih rakyat, kemudian yang di provinsi/kabupaten/kota dipilih oleh DPRD, logikanya gimana? Saya mau tanya, logikanya gimana?" kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Maksud Jokowi, dia mempertanyakan apa jadinya sistem pemerintahan di republik ini bila nantinya RUU ini disahkan.
"Kita ini sistemnya Presidensial, dipilih rakyat, masa dibawahnya pakai sistem parlementer," ujar Gubernur DKI Jakarta ini.
Seharusnya, sambung Jokowi, bila ada kekurangan dalam suatu perundang-undangan harusnya diperbaiki dan dievaluasi, bukan malah merubah seluruhnya.
"Kalau ada kekurangan ya diperbaiki, dievaluasi, harusnya seperti. Bukan, baru sehari-dua hari terus dirubah. Tapi ini urusan parlemen," kata Jokowi.
Dalam pembahasan revisi RUU Pilkada yang saat ini tengah berjalan di Panja RUU Pilkada, ada tiga opsi yang keluar. Pertama, pasangan gubernur, walikota, dan bupati dipilih langsung. Kedua, pasangan gubernur, walikota dan bupati dipilih oleh DPRD. Dan ketiga, gubernur dipilih langsung tapi bupati dan walikota dipilih oleh DPRD.
Opsi kedua pun menjadi pilihan terbanyak saat ini. Karena Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP mendukung penuh opsi ini.
Dalih mereka, opsi ini lebih menekan anggaran dan meringankan ongkos pemilihannya karena tidak rawan money politic kepada rakyat.
