Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen mengatakan tak ada jaminan kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bebas dari praktik-praktik korupsi, meskipun mayoritas menterinya orang-orang non-partai politik.
"Tidak ada jaminan bebas korupsi," kata Victor dihubungi dari Jakarta, Senin (15/9/2014) malam.
Victor mengatakan, yang terpenting Jokowi telah menyatakan komitmennya atas struktur kabinet yang bersih dan kredibel. Jokowi juga dinilai bisa membuat pakta integritas untuk memastikan komitmen menterinya terhadap kabinet yang bersih nanti.
Terkait keputusan Jokowi mengisi 16 pos kementerian, dari total 34 pos kementerian, dengan kader-kader partai politik, Victor menilai hal itu sebuah keniscayaan.
Menurut dia, pembagian jatah kursi untuk partai-partai koalisi merupakan ungkapan terima kasih sekaligus "pengikat" partai-partai tersebut dalam koalisi.
"Hanya saja soal berapa kursi dan bidang apa, itu otoritas Jokowi," kata dia.
Seperti diketahui Jokowi-JK sudah membentuk 34 kementerian untuk postur kabinetnya nanti. Sebanyak 18 kementerian akan dipercayakan pada menteri dari kalangan profesional, sementara 16 kementerian lainnya akan dipegang oleh profesional partai. (Antara)
TERPOPULER
