Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat kepada Kementerian Hukum dan Ham yang berisi penolakan pembebasan bersyarat Anggodo Widjojo dengan tidak memberikan rekomendasi pembebasan.
"Pimpinan KPK telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham yang isinya tidak merekomendasikan pembebasan ini," terang Juru Bicara KPK Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Menurut Johan, dalam kasus Anggodo, terdakwa bukanlah seorang justice collaborator dan dia adalah pelaku utama dalam kasus penyuapan tersebut. Oleh karena itu, KPK tidak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat.
"KPK akan memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat jika terdakwa adalah seorang 'justice collaborator'," kata dia.
Dia mengatakan berdasarkan aturan resmi, setiap koruptor harus mendapatkan rekomendasi dari KPK sebagai salah satu acuan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pada Kamis (18/9/2014), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan pembebasan bersyarat kepada Anggodo Widjojo, terdakwa usaha penyuapan penyidik dan pimpinan KPK, diberikan setelah Anggodo terbukti menderita sakit berkepanjangan.
"Anggodo belum mendapat pembebasan bersyarat karena keputusannya masih menunggu penelitian lanjutan tentang remisi sakit berkepanjangan yang diusulkan kepada terdakwa," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Ditjenpas Ibnu Chuldun.
Jika kelak remisi itu dikabulkan, katanya, Anggodo Widjojo berhak mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan di luar pemberian remisi yang sudah didapatkannya pada 2010-2014 yaitu selama 24 bulan 10 hari.
Anggodo Widjojo ditahan sejak 14 Januari 2010 dan ditempatkan di LP Cipinang kelas 1. Dia dikenakan hukuman selama 10 tahun dan denda Rp250 juta subsider lima bulan tahanan.
Dalam kasus percobaan penyuapan anggota KPK, Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Anggodo didakwa melakukan pemufakatan dengan terdakwa lain, Ary Muladi, untuk menyuap pimpinan dan penyidik KPK sejumlah Rp5,150 miliar.
Di tingkat kasasi, pada Senin (10/12) tahun 2012 Mahkamah Agung menghukumnya 10 tahun penjara ditambah dengan denda Rp250 juta.
Majelis kasasi menyatakan Anggodo terbukti melakukan pemufakatan jahat, yakni melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat 1 UU Tipikor.
