Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung meminta dewan kehormatan partai untuk memeriksa dan mencari dalang aksi walk out mayoritas Fraksi Demokrat saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada di DPR RI.
SBY pun meminta dewan kehormatan memberikan sanksi berat kepada inisiator aksi walk out itu.
Pernyataan SBY tersebut kemudian memunculkan dugaan telah terjadi salah tafsir terhadap instruksi SBY kepada Fraksi Demokrat.
Dugaan tersebut langsung dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Senin (29/9/2014).
"Pertama saya ingin mengatakan tidak ada istilah salah tafsir, baik itu instruksinya full out maupun intruksinya walk out," kata Syarief di DPP Demokrat.
Syarief menjelaskan dini hari itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf memutuskan untuk walk out dengan pertimbangan sudah tidak ada lagi peluang untuk menggolkan opsi ketiga dari Demokrat, yakni pilkada langsung dengan sepuluh syarat.
"Walk out ini dilakukan asal inisiatif ketua fraksi dan bahkan sudah diketok oleh ketua sidang, yang jelas kondisinya pada saat itu pimpinan sudah memutuskan dua opsi memang sudah tidak diakomondir (opsi Demokrat dengan 10 syarat)," ujar dia.
Syarief mengaku ketika itu fraksinya sudah berjuang secara maksimal untuk menggolkan pilkada langsung plus 10 syarat yang harus masuk RUU Pilkada.
"Walk out justru itu karena situasi yang demikian alotnya baik ketua fraksi maupun tim sudah berjuang di lobi fraksi sampai memakan waktu empat jam melelahkan," kata Syarief.
"Maka pimpinan sidang mengetok dua opsi (pilkada langsung dan tidak langsung). (Akhirnya) ketua fraksi kami mengambil inisiatif untuk walk out, dan pak SBY tidak mengetahui, dan saya kira masyarakat salah kalau menyalahkan SBY," Syarief menambahkan.
