Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan merupakan hak Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyeleksi calon menteri secara tertutup.
"Penyaringan informasi itu silakan, soal kompetensi kemudian soal leadership-nya, soal track record-nya, siapa. Tapi kalau penyaringan itu hak preogratif presiden," kata Aria Bima di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Untuk saat ini, kata Aria Bima, biarlah Jokowi dan JK serta tim bekerja memilih calon menteri.
Setelah Jokowi-JK mengumumkan kabinet, kata Aria Bima, masyarakat boleh mengkritisi.
Ditanya soal figur yang direkrut Jokowi-JK ke kabinet pemerintah periode 2014-2019, Aria Bima tidak mau mengungkapkannya.
"Ya ga perlu dong kan sudah dipenjaringan, ini silakan, mau dapetnya tongkol, ikan hiu, ikan lele, ikan bandeng kan masuk. Kemudian rakyat kan mengkritisi, itu ikan lele tidak bagus, untuk dimakan anak-anak, misalnya," ujar Aria.
Soal jatah menteri untuk PDI Perjuangan, Aria mengaku belum tahu.
"Yang tahu bu Megawati dari PDIP, kalau jatah," kata Aria.
