Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah optimistis bila internal partainya bersatu akan berhasil memenangkan pemilihan umum 2019.
"Asal kita yakin kalau PPP bersatu kita akan menang," kata Dimyati kepada suara.com di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).
Dimyati meyakini PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta yang telah memilih Djan Faridz secara aklamasi sebagai ketua umum, akan mampu menyatukan internal partai.
"Saya dengan kepemimpinan Djan Fariz sebagai ketum, saya yakin PPP akan menang pemilu besok 2019," kata Dimyati.
Seperti diketahui, internal PPP masih dirundung masalah. Internal mereka terbelah, ada yang mendukung Koalisi Merah Putih dan ada yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Puncaknya terjadi pada Oktober 2014.
Sebelum Muktamar VIII di Jakarta diselenggarakan (30 Oktober-2 November 2014), kubu Romahurmuziy (pro KIH atau pemerintah) telah lebih dulu melaksanakan Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-18 Oktober 2014. Muktamar di Surabaya menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, walaupun belakangan digugat oleh kubu Suryadharma Ali ke PTUN.
PTUN telah mengabulkan gugatan kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy. Dengan demikian, SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP belum berlaku sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Asal kita yakin kalau PPP bersatu kita akan menang," kata Dimyati kepada suara.com di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).
Dimyati meyakini PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta yang telah memilih Djan Faridz secara aklamasi sebagai ketua umum, akan mampu menyatukan internal partai.
"Saya dengan kepemimpinan Djan Fariz sebagai ketum, saya yakin PPP akan menang pemilu besok 2019," kata Dimyati.
Seperti diketahui, internal PPP masih dirundung masalah. Internal mereka terbelah, ada yang mendukung Koalisi Merah Putih dan ada yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Puncaknya terjadi pada Oktober 2014.
Sebelum Muktamar VIII di Jakarta diselenggarakan (30 Oktober-2 November 2014), kubu Romahurmuziy (pro KIH atau pemerintah) telah lebih dulu melaksanakan Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, pada 15-18 Oktober 2014. Muktamar di Surabaya menetapkan Romahurmuziy menjadi ketua umum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, walaupun belakangan digugat oleh kubu Suryadharma Ali ke PTUN.
PTUN telah mengabulkan gugatan kubu Suryadharma Ali atau Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy. Dengan demikian, SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP belum berlaku sampai dengan putusan dalam perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
