Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasan Husairi Lubis menyambut positif sikap Presiden terpilih Joko Widodo yang membuka pintu masuk kepada PPP.
"Kami sejak pemilihan pimpinan MPR yang lalu sebetulnya sudah sepakat. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat merupakan jembatan emas untuk ke depan," kata Hasan Husairi yang saat ini sudah berada di Surabaya untuk mempersiapkan muktamar, kepada Suara.com, Selasa (14/8/2014).
Ditanya mengenai alasan PPP belum mendeklarasikan bergabung ke pemerintah, Hasan Husairi menjelaskan bahwa Muktamar PPP VIII yang akan diselenggarakan di Surabaya mulai Rabu (15/10/2014) hingga Sabtu (18/10/2014), sesungguhnya sedang mengarah ke sana.
Dalam muktamar nanti, PPP akan menetapkan AD/ART, kebijakan partai masa depan sekaligus memilih ketua umum.
"Secara politik, kita dengan membuat muktamar ini, kita akan pilih ketua umum baru. Kader sudah sepakat. Tanggal 18 sudah ada ketua umum baru gantikan Suryadharma Ali. Dan ini arahnya sudah jelas. Kami akan turut serta dalam pembangunan Indonesia ke depan di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dan itu juga sesuai dengan kita perjuangan PPP," kata Hasan Husairi.
Terkait dengan perpecahan di internal partai dan legalitas Muktamar VIII di Surabaya, Hasan Husairi menjelaskan muktamar di Surabaya sudah berdasarkan Putusan Mahkamah Partai.
"Ini kan hasil Putusan Mahkamah Partai. Semua mekanisme sudah dijalani. DPP yang melaksanakan, yang terdiri dari ketum, wakil, para ketua, sekjen, wasekjen, bendahara umum, dan panitia sudah dibentuk," kata Hasan Husairi.
