Suara.com - Pemerintah Indonesia memandang penting stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan dan mengharapkan setiap negara yang berkepentingan untuk bisa sama-sama saling menjaga stabilitas kawasan tersebut.
"Yang diinginkan Indonesia dan 'we could not afford not to have that' adalah situasi atau 'maintaining peace and stability' (mempertahankan perdamaian dan stabilitas,red) di kawasan. Kita berharap masing-masing negara untuk 'behave' sehingga kawasan itu tidak tegang, tidak panas dan sebagainya karena sekali lagi 'we could not afford to have region' yang tidak aman untuk kepentingan ekonomi kita. Sekali lagi, connectivity yang akan kita bangun dengan kawasan," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada wartawan di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11/2014).
Retno Marsudi mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong adanya aturan tata perilaku di Laut Cina Selatan sehingga setiap negara memiliki pandangan yang sama untuk menjaga kepentingan masing-masing di kawasan itu tanpa menyakiti negara lainnya.
"Dalam maritim terkait isu Laut Cina Selatan, secara jelas kita sampaikan prinsip-prinsip kita. Indonesia kan 'we were on the forefront' dalam pembuatan 'declaration of conduct' dan sebagainya dan ini akan kita 'pursue' terus," paparnya.
Menlu menambahkan," sekali lagi, connectivity yang akan kita bangun dengan kawasan. Dan ini saya rasa juga disampaikan Presiden dalam semua intervensi beliau pada saat 'all the nine' KTT. Saat beliau menyampaikan intervensi, baik di ASEAN atau ASEAN Plus mengenai kawasan ditonjolkan oleh beliau".
Indonesia, kata Menlu, berkeinginan besar semua negara yang berada dan berkepentingan di Laut Cina Selatan merasa nyaman dan juga aman.
"At least, hal-hal yang sifatnya memerlukan penanganan segera akan dapat dilakukan dan memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam 'how to behave in the South China Sea," katanya.
Dalam tiga pertemuan puncak (KTT APEC, KTT ASEAN dan East Asia Summit serta KTT G-20) yang dihadirinya, Presiden Jokowi memaparkan pandangan Indonesia dan langkah pemerintah dalam berbagai bidang khususnya terkait hubungan bilateral dan multilateral selama lima tahun mendatang. (Antara)
TERPOPULER
