Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengimbau Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi ke Mabes Polri sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang. Sebab munas Golkar itu dinilai berpotensi kacau yang bisa membuat kerusuhan di Bali.
Indonesia Police Watch memberi apresiasi pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Munas Bali akan diselenggarakan oleh kubu Aburizal Bakrie dan acara ini ditentang keras oleh kubu lain di internal partai tersebut.
"Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar," kata Neta di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Neta juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif sehingga jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.
"Bali pascateror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan tersebut," kata Neta.
IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra Munas IX partai tersebut. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Slipi Jakarta.
Acara munas akan menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia. Kapolda Bali dan Kapolri, kata Neta, perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali.
"Tidak ada lagi alasan bagi jajaran Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar. Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi masyarakat internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan," kata Neta.
