- Mantan Ketua KPK Abraham Samad bertemu Presiden Prabowo membahas peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
- Samad menyarankan fokus pada lima area kunci UNCAC, termasuk korupsi peradilan, untuk mendongkrak IPK signifikan.
- Peserta lain mengusulkan reformasi total Kepolisian dengan mengganti pucuk pimpinan Polri untuk hasil konkret.
Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjelaskan bahwa upaya perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, Abraham Samad mengaku memberikan masukan kepada Presiden Prabowo agar Indonesia mengubah strategi pemberantasan korupsi, yaitu dengan menjalankan amanah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention against Corruption (UNCAC), itu dia mensyaratkan kalau IPK mau naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption,” kata Abraham Samad usai diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.com di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Selain judicial corruption, ada empat lagi: foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery,” tambah dia.
Lebih lanjut, Abraham menegaskan kepada Prabowo agar tidak hanya bicara untuk memperbaiki IPK Indonesia ke depan.
“Makanya saya sudah sampaikan bahwa kita harus fokus ke lima hal tadi, ya dan tidak boleh omon-omon, saya sampaikan begitu, harus serius gitu ya, harus dikonkretkan dalam implementasi di lapangan,” tegas Abraham.
Menurut dia, pihak lain yang juga menghadiri pertemuan tersebut mengusulkan dilakukannya reformasi Kepolisian secara total dengan mengganti Kapolri.
“Mereka mengatakan bahwa reformasi Kepolisian tanpa mengganti pucuk pimpinan Polri itu sama saja dengan reformasi yang setengah hati,” tandas Abraham.
TERPOPULER
