Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta kepada Partai Golkar supaya tak menggelar Munas di Bali pada akhir November mendatang.
"Pak Tedjo Menkopolhukam dan kita harus hormati beliau. Saya sudah bertemu dengan beliau dan (Tedjo) jelaskan mereka melihat ini bisa menggangu situasi di Bali. Apalagi di akhir tahun diperkirakan banyak turis nanti takutnya ada travel warning. Karena itu supaya tidak menggangu agenda di akhir tahun," ucap Akbar di kediamannya di Jalan Purnawarman no 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2014).
Akbar menceritakan Menkopolhukam memberikan pernyataan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, bukan politisi.
"Pak Tedjo memang Nasdem tapi waktu saya ketemu dia jelas bilang saya sebagai pejabat negara dan tidak ada interest politik. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan agenda politik," kata Akbar.
Adu jotos yang terjadi di internal Golkar itu membuat Menteri Tedjo Edhy Purdijatno meminta petinggi Partai Golkar tak memaksakan diri menggelar Munas di Bali pada akhir November mendatang. Menurut Tedjo, jika Partai Golkar tetap ngotot melaksanakan Munas itu, akan mengancam industri pariwisata di Bali.
Alasan lainnya, dengan melihat insiden dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta pada beberapa waktu lalu, maka kata Tedjo selayaknya Munas itu tidak dilaksanakan akhir bulan ini. Dengan begitu ia pun telah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Sutarman supaya tak memberikan izin pada Partai Golkar untuk menggelar Munas di Bali.
