Suara.com - DPP Partai Golkar versi Munas di Jakarta akan menyerahkan nama Fraksi ke DPR dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan kalau DPR menolak, bukan tidak mungkin Fraksi Golkar nanti akan vakum untuk sementara waktu.
"Kalau ditolak (DPR), kondisi hukumnya Golkar tidak dihitung. Sama seperti PPP kemarin," ujar Zainuddin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Zainuddin menambahkan dualisme kepemimpinan di Partai Golkar akan berdampak pada pengambilan keputusan di DPR. Bisa jadi, selama belum ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, suara Fraksi Golkar tidak dihitung.
"Karenanya, kalau ada pengambilan keputusan, maka Golkar tidak dihitung. Sambil menunggu mana yang disahkan oleh Kemenkumham," katanya.
Seperti diketahui, Aburizal menyelenggarakan Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, 30 November sampai 4 Desember 2014. Setelah itu, Agung Laksono melaksanakan Munas di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam dan berakhir Senin (8/12/2014) dini hari.
Setelah itu, kedua kubu ini sama-sama mendaftarkan kepengurusan masing-masing ke Kemenkumham pada Senin (8/12/2014).
Kondisi Golkar mirip yang dialami PPP yang juga terbelah antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz. DPR harus menunggu keputusan Kemenkumham untuk memastikan Fraksi PPP yang sah.
