Wali Kota Solo Ingatkan Jokowi Tak Tergoda Jadi Ketum PDIP

Suara.com - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengingatkan Presiden Joko Widodo tetap memegang komitmen tidak menduduki jabatan struktural partai, menyusul survei yang merilis Jokowi pantas menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Saya sebagai teman mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak terpancing isu survei yang menyatakan Jokowi layak memimpin PDI Perjuangan serta memegang komitmennya tidak memikirkan partai dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa," kata FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/12/2014).

"Ya kalau ada survei Jokowi mampu memimpin Partai itu harus di waspadai. Kan janjinya dulu dirinya tidak akan menduduki jabatan partai. Komitmennya dulu bagaimana. Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melepaskan Dewan Pembina Partai," kata lelaki yang pernah mendampingi Jokowi selama tujuh tahun saat memimpin Surakarta.

Berdasarkan survei yang dirilir Cyrus Network pada 15 Desember 2014, Jokowi dinilai tepat menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Survei itu hak masyarakat, sah-sah saja. Namun berdasarkan Rakernas di Semarang lalu semua sepakat mengusulkan Mbak Mega maju menjadi ketum lagi. Komitmennya Pak Jokowi semua menteri diminta melepas jabatan struktur partainya, kalau dirinya maju menjadi ketum itu ya justru bagaimana?" katanya.

Disinggung tentang Ketua Umum PDI Perjuangan harus berdarah Soekarno, FX Hadi Rudyatmo membantah karena PDI Perjuangan milik semua warga negara Indonesia.

"PDI Perjuangan itu terbentuk saat kongres di Bali 1998 lalu. PDI Perjuangan itu milik semuanya, kader partai berhak sama untuk menjadi struktur partai," kata dia.

Rudy menambahkan, merunut aturan Jokowi, semua menteri harus melepas jabatan di struktur partai sehingga Puan Maharani pun tidak bisa menduduki ketua umum kendati dia memiliki darah Soekarno.

"Mbak Puan itu juga tidak bisa soalnya jadi menteri walau dia memiliki darah Soekarno. Mas Cahyo juga melepas jabatan Sekjennya. Untuk regenerasi memang tidak ada salahnya, kader partai menjadi ketua umum. Namun harus dibicarakan terlebih dulu dalam kongres mendatang," katanya. (Antara)