Suara.com - Dua hari pelaksanaan uji coba pelarangan sepeda motor melintas di kawasan Bundaran HI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyatakan akan melakukan evaluasi dan kajian-kajian terkait larangan itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tidak akan menutup mata dengan banyaknya keluhan warga dari dampak kebijakan tersebut.
"Dengan evaluasi sebulan ini kita jadi tahu ada masalah apa, termasuk kita mau tahu ocehan orang-orang, marah-marah di Twitter, di Kompasiana, macam-macam nih. Karena kan semua orang yang naik motor enggak suka (dengan kebijakan) ini," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Ahok menambahkan, dirinya sudah mengetahui sumber permasalahan dari kebijakan tersebut. Menurutnya, persoalan itu timbul lantaran pengendara mengeluhkan mahalnya parkir di tempat yang kini disediakan pemerintah.
"Kita lagi berpikir bagaimana tempat parkir itu hanya bayar satu jam bisa gratis seharian," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung timur itu menilai, salah satu solusinya, pengendara wajib memiliki tiket elektronik seperti yang kini diterapkan di mode transpotasi Transjakarta. Dari tiket itu Ahok menuturkan nantinya pemotor dapat memarkirkan kendaraannya dengan murah dan naik bus secara gratis.
Dengan kebijakan itu nantinya pemotor harus membeli terlebih dahulu tiket elektronik Transjakarta seharga Rp40 ribu perbulan.
"Iya dong harus beli, kamu punya rekening bank kok. Kan kita mau mendorong orang naik kendaraan umum. Ya udah kamu beli karcis untuk sebulan," jelas Ahok.
