Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan, salah satu permasalahan untuk penanganan banjir adalah lantaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini masih menggunakan sistem lama, belum menggunakan e-katalog.
"Kita maunya semua ingin di-e-katalog, biar cepet. Terus kita tidak mau lagi menswastakan untuk ngeruk-ngeruk sungai/kali di Jakarta. Karena itu tipu-menipu. Jam kerjanya gimana? Ngaduk-ngaduk lumpur juga susah kita berdebat," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Ahok mengaku kesal dengan kinerja yang kini dilakukan bawahannya itu, terutama terkait lambannya penanganan untuk mengeruk Kali Ciliwung yang diambil oleh pihak swasta di mana Pemprov DKI masih menyewa alat-alatnya.
"Terus caranya kita mau pasang sheet pile. Semua sungai kita banyak. Kenapa sih kita harus sewa sama orang? Kalau makainya begitu banyak, kenapa nggak mau beli sendiri semua?" ujar Ahok lagi.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menegaskan bahwa nantinya Pemprov DKI harus mempunyai alat berat sendiri untuk mengantisipasi banjir. Alat-alat berat itu pun nantinya akan dapat terdata di dalam aplikasi Smart City.
"Kita (ingin) punya sendiri, kerja sendiri, dan rawat sendiri. Semua alat berat ini inginnya ditaruh di Smart City. Sehingga masyarakat bisa lihat alat berat di mana, kerja apa enggak. Jadi jika (kerja orang itu) lama-lama semua, bisa diawasi orang," kata Ahok.
Namun, disinggung soal jumlah alat berat yang saat ini dimiliki Pemprov DKI, Ahok mengaku tak tahu. Dia mengaku yang lebih memahami tentang itu adalah Dinas PU dan Kebersihan.
TERPOPULER
