Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta supaya kepala daerah untuk tidak melakukan pesta perkawinan secara mewah. Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran negara.
"Kalau mau ada pesta kawin, ya masih ada waktu 2 minggu sebelum tahun depan. Januari depan cuma bisa 400 undangan. Undangan yang kita kenal dan yang kenal kita. Jangan diundang sampai 3 ribu orang," ujar JK dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Aturan ini memang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Aturan yang dituangkan dalam surat edaran ini, akan diberlakukan pada 1 Januari 2015.
"Memang ini tidak enak, tapi lama-lama enak. Jepang dan Amerika juga maju. Mari kita kembali pada struktur sosial yang baik yaitu tak berlebihan," singgung JK.
JK juga membandingkan pada saat era Presiden Suharto. Pada zaman itu, kata JK, undangan acara pernikahan kepala daerah hanya dibatasi sebanyak 200 orang saja.
"Zaman Pak Harto itu 200 selebihnya lewat surat doa restu, mau nikah hanya tanggal sekian, tanpa tempatnya. Agama katakan agar diketahui orang, tak perlu hadir. Ini bukan sok-soakan pemerintah, tapi supaya lebih baik," ujarnya.
Untuk diketahui, acara ini mengumpulkan ratusan kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. Acara ini dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) Periode 2015-2019.
