Tuding Beri Keterangan Palsu, Kubu Febrie Desak LPSK Cabut Pelindungan Ferry Boboho

Suara.com - Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali mendesak Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut pelindungan terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Desakan itu muncul setelah tim kuasa hukum menuding Ferry memberikan keterangan palsu selama persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan permohonan tersebut merupakan surat kedua yang diajukan kepada LPSK. Pihaknya menilai Ferry bukan sekadar saksi, melainkan justru diduga sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut.

"Kami akan menyampaikan surat kedua pada LPSK besok. Suratnya sudah selesai, besok akan diantar ke LPSK yang intinya meminta LPSK mencabut keputusan sebelumnya," kata Febri di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Febri menjelaskan, salah satu alasan pengajuan permohonan itu adalah dugaan pemberian keterangan palsu oleh Ferry selama persidangan.

Menurut dia, pelindungan saksi semestinya diberikan kepada pihak yang menyampaikan keterangan secara jujur dan dengan iktikad baik.

"Dasar hukumnya di KUHAP itu wajib, saksi itu wajib memberikan keterangan yang benar dan jujur. Pelindungan hanya bisa diberikan terhadap saksi atau pihak yang dilindungi, yang memberikan keterangan dengan itikad baik," ujar Febri.

Untuk memperkuat permohonan tersebut, tim kuasa hukum telah menyiapkan ratusan halaman transkrip keterangan Ferry selama persidangan.

Dokumen itu disusun dalam bentuk matriks untuk membandingkan kesaksian Ferry dengan keterangan saksi lain serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Ada ratusan halaman yang kami lampirkan, itu kami buatkan matriksnya, mana fakta berdasarkan keterangan A, mana fakta berdasarkan keterangan B, bagaimana kronologisnya dan hal lain yang kami ungkap sebagai kejanggalan di sana yang mengarah pada patut diduga Ferry Yanto Hongkiriwang memberikan keterangan palsu," tutur Febri.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Febrie Adriansyah memeras pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar.

Febrie didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain dugaan pemerasan, Febrie juga didakwa melakukan TPPU senilai Rp346 miliar dan 440 ribu dolar AS atau sekitar Rp7,9 miliar. Untuk dakwaan tersebut, jaksa menggunakan Pasal 607 ayat (1) huruf a atau huruf b juncto ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.