Diperiksa 8 Jam, Eks-Presdir Pertamina EP Langsung Pusing

Suara.com - Mantan Presiden Direktur (Presdir) Pertamina EP, Tri Siwindono, mengaku pusing setelah diperiksa kurang lebih selama delapan jam oleh penyidik KPK. Tak banyak komentar dan jawaban yang disampaikannya saat keluar Gedung KPK, setelah cukup lama menenangkan diri di ruangan lobi KPK.

"Kenapa pak? Pusing ya, pak?" tanya wartawan kepada Tri, begitu melihat tangannya memegangi kepalanya.

"Iya," jawab Tri singkat, sambil mengangguk dari dalam mobilnya, di halaman Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).

Sementara itu, rekannya Haposan Napitupulu yang juga bekas Direktur PT Pertamina EP, tidak memberikan komentar sedikit pun. Haposan langsung menghindari para wartawan dan menuju mobil yang sama dengan Tri.

Seperti diketahui, keduanya dipanggil oleh penyidik KPK, setelah tidak hadir pada panggilan pertama lantaran tidak sampainya surat panggilan dari penyidik KPK. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonio Bambang Djatmiko (ABD) selaku Direktur PT MKS, terkait dugaan suap jual-beli gas alam di Bangkalan yang juga menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai tersangka.

Keduanya diduga dimintai keterangan perihal suap yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fuad Amin Imron, dari PT MKS terkait jual-beli gas alam yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bangkalan, PD Sumber Daya. PT Pertamina Hulu Energy Wes Madura Offshore diketahui ambil bagian dalam penyuplaian gas tersebut.

Menurut dugaan KPK, suap yang diberikan ABD kepada Fuad terjadi sejak yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan pada 2007. Saat itu, Tri dan Haposan juga masih menjabat sebagai bos PT Pertamina EP.

Diketahui, Fuad dan Rauf yang diduga sebagai pihak penerima suap, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Antonio yang diduga sebagai pihak pemberi suap, disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.