Suara.com - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Bakharuddin Muhammad Syah bercerita terkait posisi Kepolisian saat mengurai kemacetan di Jakarta.
Hal itu diungkapkannya ketika rombongan Komisi III DPR hadir ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
"Kita ini yang paling disalahkan tentang kemacetan. Kalau macet, pasti polisi yang disalahkan," kata dia.
Dia mengeluhkan hal tersebut karena untuk mengurai kemacetan tidak bisa disalahkan Kepolisian sendiri. Harusnya, kata dia, seluruh stakeholder yang ada turut dilibatkan.
Malah, yang dia sesali, Kepolisian kerap tidak diajak berkomunikasi dengan stakeholder di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin koordinasi, dari dulu nggak diajak ngomong. Bukan di Jakarta saja, tapi di manapun," ujarnya.
Tujuannya, supaya ada keseragaman tentang titik-titik lokasi yang arus lalu lintasnya dijaga. Dengan begitu, bisa meringankan beban anggota kepolisian yang berjaga di jalanan.
"Kita minta kompak. Kan ini, kadang ada Telkom di gali, PLN, gali lagi, nanti ada apa, gali lagi, siapa yang disalahkan?" katanya.
Karenanya, dia sudah mencoba mendiskusikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk membentuk forum lalu lintas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, supaya ada kordinasi terhadap seluruh stakeholder.
"Kita sudah ketemu Pak Pras, ketemu Pak Ahok, tapi sampai sekarang belum (ada jawaban)," kata dia.
Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang hadir dalam kunjungan ini menyarankan, nantinya Komisi III akan mengundang Kakorlantas Mabes Polri atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dibentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Nanti kita akan undang nanti dilihat, mau dibentuk panja, atau pansus, atau gimana?" kata Azis.
