Ahrie Sonta Dipecat Gegara Kasus Penyadapan, Komisi III DPR Minta Tersangka Lain Bernasib Sama

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung langkah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Habiburokhman menilai keputusan tersebut merupakan langkah tepat dan sebanding dengan pelanggaran berat yang diduga dilakukan Ahrie Sonta.

"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut tidak hanya mencederai kehormatan institusi Polri, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujarnya.

Habiburokhman bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

Dia menilai instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara justru diduga disalahgunakan.

Dampak kasus tersebut, kata dia, bukan hanya menggerus kredibilitas institusi kepolisian, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat serta tatanan hukum secara mendasar.

"Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang," tuturnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman meminta agar sanksi tegas berupa pemecatan juga diterapkan terhadap tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

"Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," katanya.

Dia menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan etik maupun hukum pidana dalam kasus tersebut.

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," sambungnya.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir mengatakan majelis hakim menilai tindakan Ahrie sebagai pelanggaran berat. Dalam sidang tersebut, Ahrie juga dinyatakan melakukan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.