REGIONAL:
- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan kelanjutan pembahasan RUU Penyadapan pada masa sidang tanggal 10 November 2026.
- Komisi III DPR menjadikan aturan ketat dari berbagai negara sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut di Jakarta.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan sejumlah fraksi secara informal mengusulkan percepatan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan akan dilanjutkan pada masa sidang DPR yang dimulai Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan, RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan mendorong pembahasan RUU Penyadapan setelah sebelumnya melakukan studi perbandingan terhadap aturan penyadapan di sejumlah negara. Menurut dia, beberapa negara menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap praktik penyadapan.
"Di negara-negara lain itu jauh lebih ketat. Bahkan, ketika satu pihak melakukan penyadapan resmi, tetapi tiba-tiba ada pembicaraan di luar konteks dari hal yang sah, maka penyadapan harus dihentikan," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, ketentuan tersebut penting menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Penyadapan. Terlebih, sorotan terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat publik belakangan ini menunjukkan pentingnya aturan yang jelas mengenai praktik penyadapan.
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut pada masa sidang mendatang.
"Masa sidang besok, kami Komisi III akan gas terus soal undang-undang penyadapan ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan telah muncul secara informal di antara sejumlah fraksi sebelum masa sidang dimulai.
Meski demikian, Dasco belum memastikan apakah pembahasan RUU tersebut akan langsung dipercepat. Menurut dia, keputusan itu masih bergantung pada dinamika pembahasan di DPR selama masa sidang.
"Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal, sebelum masa sidang, ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas. Tetapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana," kata Dasco.
TERPOPULER