Masuki Usia ke-42, PDIP Harus Berubah Jadi Partai Modern

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan merayakan HUT Ke-42 PDI-P pada Sabtu (10/1/2015) ini. Perayaan kali ini akan mengusung tema "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat" yang bertempat di Lapangan Parkir DPP PDI-P di Jalan Raya Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain itu, dijadwalkan PDI-P mengadakan panggung rakyat yang bertempat di Tugu Proklamasi pada Sabtu mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat (WIB).

Menyambut ulang tahun partai ke-42, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan sudah saatnya PDIP berbenah diri menjadi partai politik yang modern

"Ultah ke-42 PDI-P pada 10 Januari 2015, ibarat umur manusia sudah berumur dewasa dan terus berfikir dan bergerak meningkatkan kapasitas dan menajamkan narasi sensitivitas menuju partai yang modern," katanya di Jakarta, Sabtu.

Pangi menilai PDI-P sudah mulai berhasil melakukan modernisasi parpol dan berpotensi menjadi rujukan sukses dalam mengelola partai di Indonesia. Dia menilai proses kaderisasi harus benar-benar dipastikan dan mutlak diperlukan sebagai prasyarat modernisasi kepartaian.

"Saya melihat proses kaderisasi relatif lebih sukses di PDIP. Namun tidak hanya PDIP, Partai Golkar dan PKS juga relatif sukses dalam menjalankan misi kaderisasi. Semua parpol di atas bisa menjadi rujukan parpol lain," ujarnya.

Dia berharap ke depannya PDI-P lebih banyak lagi melahirkan berbagai tokoh baru yang berpeluang menjadi tokoh sentral menggantikan figur lama. Menurut dia, tidak hanya PDIP, partai lain juga harus bisa melahirkan tokoh alternatif, seperti Joko Widodo, Azwar Anas, Risma, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.

"Figur-figur alternatif itu untuk menggantikan stok muka lama yang kecenderungan publik mulai bosan dan jenuh atau istilahnya 'lu lagi lu lagi' (4L)," katanya.

Selain itu, dia menyarankan ke depannya, PDI-P sudah harus memikirkan sosok yang bisa menggantikan posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P. Menurut dia, ketua umum PDI-P tidak harus dari trah Soekarno karena kalau ada kader partai terbaik maka berpeluang menjadi ketum partai.

"Rekruitmen terbuka diperlukan supaya parpol tidak mengalami pembusukan," ujarnya.

Menurut dia, apabila PDI-P tetap memaksakan trah Soekarno sebagai prasyarat dalam rangka menjaga basis suara namun trah tersebut belum siap, maka justru membahayakan masa depan partai tersebut. (Antara)