Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sudah berkompromi dengan kepentingan partai dan mengabaikan semangat pemberantasan korupsi dengan tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Indonesia.
Menurut, pengamat politik Jayadi Hanan, penunjukan inilah yang memicu konflik antara KPK dan Polri yang berujung penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
Selain itu juga aksi pelaporan beberapa pihak kepada pimpinan KPK lain seperti Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja.
Salah satu jalan untuk mengakhiri polemik ini, menurut Jayadi, Jokowi harus rela melepaskan sementara PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukungnya.
"Sekarang dia sudah melakukan kompromi. Kalau dia merasa pendukungnya di internal koalisi itu tidak mendukung dia, dia harus menggalang dukungan politik dari tempat lain, misal rakyat atau partai di luar pemerintahan," jelas Jayadi saat dihubungi suara.com, Selasa (27/1/2015) malam.
Menurut dia, melepaskan pengaruh PDI Perjuangan untuk sementara sah-sah saja. Sebab dalam politik, koalisi dibagi menjadi permanen dan sementara.
"Koalisi sementara ini biasanya koalisi yang hanya dilakukan pada isu-itu tertentu. Jadi untuk isu KPK-Polri ini, Jokowi jangan berharap 100 persen didukung oleh PDIP- kebijakannya," kata dia.
Bahkan menurut Jayadi, Jokowi bisa merangkul Demokrat untuk mencari dukungan.
"Karena Demokrat ini tidak ikut dalam kisruh KPK-Polri," tambahnya.
Untuk diketahui, buntut ditetapkannya tersangka kepada Budi Gunawan, timbul isu aksi balas dendam dari Polri. Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus pidana penghasutan pemberian keterangan palsu di sidang Mahakamah Konstitusi 2010 silam.
Belum selesai di BW, pimpinan KPK lainnya pun ikut dilaporkan dalam kasus yang berbeda. Mereka adalah Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Mereka dituduh menerima suap. (Pebriansyah Ariefana)
